tugas pol pp. Kepala Satuan. tugas pol pp

Pasal 26 Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagiBagaimana tugas, fungsi dan kewenangannya? Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol. SEKRETARIAT. Berdasarkan Pasal 255 UU Pemerintahan Daerah, Satpol PP dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. (3) Tanda jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terdiri dari: a. Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab satpol PP. Om Swastyastu,. BERANDA; PROFIL . Melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada sub bagian perencanaan dan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah satu unit yang bertugas untuk menjaga ketertiban masyarakat, keselamatan,. UU No. Mengenal Tugas dan Wewenang Sat Pol PP di Sikka, Ferdi: Bukan Masuh Masyarakat Ferdindus Lepe menjelaskan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Data arsip web satpol pp 2019/tugas pokok dan fungsi@adminweb j. Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal. Tupoksi Satpol PP TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATPOL PP . Tugas yang diemban Satpol PP sebenarnya cukup berat. memiliki pengetahuan tentang tugas-tugas pokok khususnya Pol PP dan Pemerintah Daerah umumnya; 2. Polisi Pamong Praja disingkat Pol PP, adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan. Berdasarkan penjelasan tersebut, tindakan penertiban non-yustisial merupakan kewenangan dari Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya. kalteng. Sumber Daya SATPOL PP Provinsi Riau. 10. Di Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Satpol PP berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun [email protected] PP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya seringkali berbenturan dengan masyarakat dan cenderung mendapat opini “perampasan hak asasi manusia”. Namun dalam pelaksanaannya, tugas Satpol PP sering berbenturan dengan penegak hukum yang lain, terutama polisi. 4. penyempurnaan pelaksanaan tugas Satpol PP di lapangan. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. sebagai sarana deteksi dini dan lapor dini tentang situasi keamanan,Satpol PP Kabupaten Kampar dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum maupun dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Kewenangan Satpol PP yang menyertai tugas dan fungsinya dijelaskan dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah tersebut, yaitu : a. Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab satpol PP. 18 Tahun 2016 Pasal 4 tentang Perangkat Daerah dan PERDA No. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi: a. Kepala Satuan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan danTujuan penulisan ini adalah untuk lebih memahami dan mengetahui tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), terutama Satpol PP yang ada di tingkat kabupaten Indramayu. Cirinya dapat dilihat dari warna pakaian khaki kehijauan dan atribut tulisan Satpol PP yang di pakainya. Kendati demikian, pihaknya mengaku tidak hanya. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan c. Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU. . 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. 1. NIP. Seksi Penyelidikan dan. Maksud dan Tujuan Penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satpol PP Kabupaten Kuningan tahun 2022 ini, dimaksudkan : 1. Pembina (IV/a) NIP. Kegiatan operasional Satpol PP dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi, mengamankan obyek/aktivitas tertentu, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Pol PP lainnya. com / [email protected] memang menempuh studi S-2 di Untag sekaligus S-3 di Universitas Airlangga (Unair). Hal tersebut dikarenakan tugas Satpol PP dalam penegakan aturan baik secara yustisial maupun non yustisial kerap dianggap “merampas” hak-hak para oknum pelanggar Perda dimaksud. Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan SATPOL PP Provinsi Riau. Benturan pada tugas-tugas polisional tersebut akan terus terjadi sepanjang rekrutmen, pembinaan karier serta pendidikan Satpol PP tidak pernah ada Standarisasi. 3. di bidang tugas Pol PP; dan c. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. harus dicapai oleh Pol PP untuk pembinaan karir yang bersangkutan. Kegiatan operasional Satpol PP dapat dilaksanakan secara terbuka maupun secara tertutup. Berdasarkan ketentuan 148 UU No. Mengatur pembagian tugas dan pendelegasian wewenang kepada bawahan. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS SATUANKATA PENGANTAR Assalamu'alaikum Wr. Polisi Pamong Praja disingkat Pol PP, adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan. 5. Satpol PP merupakan perangkat derah yang bertugas membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan. memahami dasar-dasar hukum pelaksanaan tugas Pol PP; 3. Satpol PP Provinsi Jawa Timur; FACEBOOK SATPOL PP KAB. Diatur mengenai ketentuan umum, uraian tugas dan fungsi, ketentuan penutup. TUGAS. 1. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satpol PP melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur. Sub Bidang Kewaspadaan Dini mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Kewaspadaan Dini terhadap masyarakat. Ada 3 tugas Satpol PP: 1. (0334) 887467 . PPID. ’’Rancangan Permendagri SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP termasuk di dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri (Prosundagri) tahun 2022 sehingga percepatan di dalam penyusunan regulasi tersebut. 5. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi : a. Si-NIP. Benturan pada tugas-tugas polisional tersebut akan terus terjadi sepanjang rekrutmen. Materi SKB Satpol PP : TINDAKAN NON YUSTISI Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (“Perda”) dan Peraturan Kepala Derah (“Perkada”), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Penjelasan : Pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di seluruh wilayah provinsi merupakan kewenangan gubernur. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol. sesuai dengan tugas dan fungsi Linmas dalam rangka membantu tugas-tugas Pemerintahan Daerah Kota, yang direkrut anggotanya dari Satlinmas Kelurahan, dibawah komando dan koordinasi Satpol PP. satpolpp - download as a pdf or view online for free. SASARAN. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Tugas Pembantuan di Bidang Satuan Polisi dan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. segera diproses lebih lanjut; memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub. Dalam melaksanakan tugas. Satpol PP harus tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 255 ayat (2) uu 23/2014) melakukan tindakan penertiban non-yustisial thdp warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 87 3. Sekretaris Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Santoso mengatakan, dukungan Satpol PP ini mengacu pada Instruksi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta. Jumat, 24 Juni 2022 08:47 WIB. Secara rinci, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. 2018/NO. tugas tcknis operasional dan/atau keglatan teknis penunjang. Bahkan, di beberapa daerah gaji satpol PP bisa mencapai Rp50 juta. di bidang tugas Pol PP; dan c. Sejarah Singkat Satpol pp. Satpol PP konsisten melaksanakan tugas dan fungsi menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. 100%. Satuan Polisi PamomgTUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUB TUGAS Bagian Kesatu Kepala Satpol PP Pasal 2 (1) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satpol PP; (2) Kepala Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkanSatpol PP dan Damkar dipimpin oleh Kepala Satpol PP dan Damkar yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Acara tersebut yang dihadiri oleh Jajaran Pegawai Direktorat Pol PP dan Linmas bersama beberapa Narasumber dan. Pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat; c. Cirinya dapat dilihat dari warna pakaian khaki kehijauan dan atribut tulisan Satpol PP yang di pakainya. Facebook. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satpol PP. Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. Jenderal Hariyono No. Bidang perlindungan masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyiapan dan pengolahan data, perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan kesiagaan dan penanggulangan dalam menghadapi gangguan, ancaman, perlindungan masyarakat, bahaya dan bencana,. Satpol PP berdinas di wilayah provinsi maupun kabupaten/kota. 100%. Kemudian dalam Pasal 6 juga menjelaskan fungsi dari Satpol PP yaitu: a. PRINSIP DASAR SOP SATPOL PP Pasal 4 Prinsip dasar SOP Satpol PP : a. memiliki pengetahuan tentang tugas-tugas pokok khususnya Pol PP dan Pemerintah Daerah umumnya; 2. Tindakan penertiban non-yustisial itu adalah tindakan yang dilakukan oleh Pol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan. 1. (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satpol PP yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. memahami dasar-dasar ilmu komunikasi; 4. Jl. sebagai sarana mempercepat informasi dari Satpol PP ke Kalurahan atau sebaliknya; b. 6. Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas, adalah sebagai berikut : merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bidang. Baca selengkapnya. PP Kecamatan wajib membina hubungan dan koordinasi dengan Kecamatan dan OPD terkait di tingkat Kecamatan. Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dengan penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian, bidang dan seksi diatur dalam Peraturan Walikota Semarang. Akibatnya, setiap menjalankan tugas, Anggota Pol PP seringkali mendapat penolakan dan halangan dari masyarakat. (2) Kepala Satpol PP kabupaten/kota berkoordinasi dengan camat, dan/atau instansi terkait serta Satpol PP provinsi dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat. (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satpol PP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, Reza Khadafy menyebutkan, Prabinmas merupakan anggota Satpol PP yang ditempatkan dan bertugas di kelurahan. PP, Damkar dan Penyelamatan 80 3. tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 4 yang menyebutkan Satpol PP mempunyai. LAMPE, S. Polisi PP untuk lebih dapat memahami isi setiap Perda turut serta mengimplementasikannya di lapangan, karena dapat dipastikan tugas Polisi PP akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. , Kota Denpasar, Bali 80234, Telpon (0361) 245396Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Pol PP, adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh. Hal tersebut dikarenakan tugas Satpol PP dalam penegakan aturan baik secara yustisial maupun non yustisial kerap dianggap “merampas” hak-hak paraSurabaya -. Dalam struktur organisasi, Satpol PP berada di bawah. Sedang Online : 10. LKJIP SATPOL PP KOTA MOJOKERTO Page ii KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas – tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto Tahun 2020 , serta terselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Satuan PolisiSatpol PP Kota Semarang dengan Satpol PP yang sekaligus sebagai koordinator PPNS. 1. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok. 3. SatuanPolisi Pamong Praja mempunyai tugas penegakkan Peraturan Daerah dan/atauPeraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteramanmasyarakat serta perlindungan masyarakat. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. Bagian Keempat Bidang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum. - Memiliki Pengetahuan dasar-dasar hukum pelaksanaan tugas polisi Pamong Praja Keterkaitan : Peralatan/ Perlengkapan : 3. Kalteng – Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Perumusan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, pengembangan kapasitas anggota Satpol PP serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran ; b. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda danKEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Menegakkan Perda dan Perkada; 2. Secara definitif Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya. 40 JURNAL KONSTITUEN Vol. manusia. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. pembina : Gubernur; b. Pasal 4 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satpol PP mempunyai fungsi: a. MATERI SKB SATPOL PP. Keberadaan Satpol PP di daerah pada prinsipnya berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah SUPARDI, S. "Rancangan Permendagri SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP termasuk di dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri (Prosundagri) Tahun 2022 sehingga percepatan di dalam penyusunan regulasi tersebut. 2. Pasal 6 (1) SOP Satpol PP meliputi : a. mahasiswa : 10410565 program studi (s1) ilmu hukum fakultas hukum universitas islam indonesia yogyakarta 2018Tugas dan Wewenang PPNS menurut Permendagri Nomor 3 Tahun 2019. Penutup Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, maka perlu dipahami bahwa setiap anggota Pol PP harus dikembangkan kompetensinya agar bisa memperoleh kinerja yang tinggi. 4. Jakarta – Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang SOP (Standard Operational Procedure) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Pol PP) merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satpol PP. Contoh:. KOMPAS. Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Arifin menghadiri upacara peringatan Hari Perhubungan. Jenis senjata api bagi anggota Satpol PP terdiri. Si Pembina (IV/a) NIP. LUGIKAETER, S. Calon PNS dengan formasi J abatan F ungsional Pol PP setelah diangkat sebagai PNS paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP. 840 BATANG ROKOK ILEGAL. Hut. Visi & Misi; Sejarah; Tugas Fungsi Satpol PP; Struktur Organisasi; Profil Kasatpol PP; Struktur Organisasi PPID; Profile PPID; Maklumat Pelayanan; SK Tim PPID; Tugas PPID; Informasi Publik. com - Pamong Praja atau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan salah satu unsur pemerintah yang berperan dalam menjaga ketertiban masyarakat. Telp. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Dibentuk melalui peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 29 Tahun 2012. Seksi Operasi Penegakan, Pembinaan,Pengawasan dan Penyuluhan ; b. (7) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pol PP, terdiri atas: a. 12. Kode Jabatan : 364. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas Pol PP; e. ketua : Kepala. Tak jarang mereka bersikap tegas yang cenderung kasar demi. 5 Rencana Aksi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Tahun Anggaran 2022 BAB II . Kedudukan Satpol PP kabupaten berada di bawah Bupati dan otomatis secara administratif dan operasional bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini paralel dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris. Tugas Unit dan Tata Kerja Sat Pol PP sebagai berikut : Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah merumuskan kebijakan teknis penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.